Oleh M Abdullah Badri
Peneliti di Idea Studies Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Bergiat di Dewandaru Jepara Society
Beberapa waktu lalu, ketika bertemu dengan kawan lama di sebuah acara, ia meminta saya untuk mendoakan agar acara pernikahannya yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi dihadiri banyak tamu. Selain itu, ia juga meminta pertimbangan saya untuk menentukan kapan waktu yang tepat melangsungkan pernikahan. Bak paranormal, saya menjawab sekenanya, ia pun mantap dengan jawaban saya.
Ketika saya tanya apa perlunya menyesuaikan tanggal nikah? Ia menjawab supaya tamu yang datang juga banyak. Lho kok? Pernikahan adalah upacara sakral yang harus disertai dengan ikhlas menjalankan sunnah nabi. Namun sayang, kini kerap kali ketika orang akan melangsungkan upacara pernikahan (resepsi) justru dimanfaatkan sebagai momen mengumpulkan kekayaan dengan mengundang sebanyak- banyaknya tamu.
Logikanya, lebih banyak tamu, lebih banyak pula pemasukan. Apa pun akan dilakukan agar tamu yang datang dari segala arah, termasuk dengan mencari tanggal yang tepat. Dari sini, logika kapital mulai berjalan. Sebenarnya tidak ada masalah untuk mencari hari yang cocok dengan kemaslahatan hari esokkarena itu merupakan kearifan lokal yang sudah berlaku berabad-abad dalam masyarakat Jawa.
Namun, ketika niat tersebut dibelokkan untuk mencari keuntungan materi, yang timbul kemudian adalah terkikisnya nuansa sakral yang seharusnya ada. Tradisi, dan bahkan agama, yang mulanya menyimpan kearifan lokal, hilang terganti oleh logika kapital. Untuk mencapai target tamu yang datang, undangan banyak disebar. Ke mana pun. Bukan hanya kepada sanak kerabat, handai tolan dan relasi, tetapi kepada orang yang belum pernah dikenal nan jauh berada di sana. Beberapa kali saya pribadi menjumpai hal demikian.
Para pejabat setempat, bahkan mungkin juga tidak luput dari sasaran undangan pernikahan gelap yang entah. Sebab, ia adalah publik figur, barangkali. Khusus untuk para nama-nama yang dianggap penting, dalam beberapa kasus, sebagaimana yang saya jumpai, ternyata mereka menjadi sasaran penting undangan, terutama kepada mereka yang sedang membangun citra atau sedang dalam masa kampanye.
Yang mengherankan lagi, meski nama-nama penting itu merasa tidak kenal, toh sebagian dari mereka sudi datang. Hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya. Dengan datang ke lokasi undangan, paling tidak mereka mendapatkan keuntungan berupa kepopuleran. Upacara pernikahansaya pikir juga acara seremonial lainnyakini disesaki dengan orang-orang yang penuh hasrat kapital.
Yang satu memperoleh keuntungan materi, satunya lagi popularitas. Sinyal negatif Lalu, apa soal memperbincangkan hal demikian? Dalam paradigma positivisme, gejala tersebut tidak akan dipermasalahkan, selama tidak mengganggu kemaslahatan umum. Namun, jika dilihat dalam konstruk pemikiran budaya, hal semacam itu jelas menunjukkan sinyal yang negatif.
Sebab, fenomena tersebut jelas telah menggeser nilai luhur budaya, berupa terjalinnya rasa persaudaraan saling membantu, bukan saling menguntungkan dalam arti positivistik. Jika relasi yang terbangun dalam budaya adalah hierarki persaudaraan-sosial-spiritual, maka relasi dalam nuansa kapital adalah hierarki keuntungan-pribadi- politik. Budaya kemudian tidak dimengerti dalam ikatan spiritual, tetapi lebih sebagai hubungan ekonomi.
Kita tidak menyalahkan secara mutlak apa yang diperbuat oleh saudara kita dalam kasus di atas. Sebab, mereka melaksanakan hal demikian juga dalam rangka memenuhi kemaslahatan hidup mereka, agar upacara yang diadakan tidak merugikan diri sendiri. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika ia, dalam suatu waktu, tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman yang pernah diberikan oleh para tamu undangan yang dulu pernah diundang, ketika ada upacara balasan. Hakikatnya, tradisi nyumbang adalah untuk membantu mengurangi beban biaya saat ada upacara keluarga digelar. Namun, nilai luhur semacam itu kini terganti oleh logika kapitalistik. Kini, orang menyumbang karena dua alasan.
Pertama, bangun jasa. Yaitu menyumbang dengan maksud agar yang disumbangkan itu menjadi tanggungan, yang kelak akan dikembalikan, kendati tidak ada akad. Kedua, balas jasa. Ini terjadi ketika sumbangan yang dimaksudkan itu dalam rangka timbal balik karena mungkin dulu pernah menyumbangnya. Ada kejadian yang ironis, ketika seseorang usai melaksanakan upacara pernikahan dengan sangat mewah dan dihadiri banyak tamu undangan, baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah, selang beberapa minggu kemudian, pasangan pengantin yang telah mendapatkan sumbangan begitu banyak itu tiba-tiba pindah ke daerah lain, ke luar kampung.
Kontan, karena logika kapital sudah mengakar dalam tradisi nyumbang, masyarakat sekitar merasa dikibuli. Harapan mereka agar sumbangan yang telah diberikan kepada pasangan itu kelak dikembalikan pupus akibat kepergiannya. Tentu hal ini meresahkan masyarakat. Inilah buah dari logika kapital yang telah menghilangkan nilai persaudaraan dalam upacara-upacara pernikahan dan sejenisnya. Kita sambut baik ketika ada fatwa ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan bahwa nyumbang bukan utang.
Ia adalah amal. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan barang sumbangan, kecuali tercatat dalam nota kesepakatan. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan keikhlasan yang kian luntur dari karakter masyarakat kita. Sulit memang mengubah orientasi masyarakat yang kadung kapitalistik dan individualistik. Jika menunggu campur tangan pemerintah untuk mengatur mekanisme nalar semacam itu, jelas akan menghabiskan energi, sebab ini adalah wilayah budaya, bukan wilayah politik, apalagi politik budaya.
Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memulai dari diri sendiri, memahami relasi positif yang seharusnya dijadikan pijakan dalam setiap kehidupan kita. Saya kemudian menjelaskan kepada kawan lama saya di atas tentang pentingnya nilai budaya sedikit banyak mengembalikan apa yang selama ini telah hilang dari budaya kita. Karena ia akhirnya memahami. []
Beberapa waktu lalu, ketika bertemu dengan kawan lama di sebuah acara, ia meminta saya untuk mendoakan agar acara pernikahannya yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi dihadiri banyak tamu. Selain itu, ia juga meminta pertimbangan saya untuk menentukan kapan waktu yang tepat melangsungkan pernikahan. Bak paranormal, saya menjawab sekenanya, ia pun mantap dengan jawaban saya.
Ketika saya tanya apa perlunya menyesuaikan tanggal nikah? Ia menjawab supaya tamu yang datang juga banyak. Lho kok? Pernikahan adalah upacara sakral yang harus disertai dengan ikhlas menjalankan sunnah nabi. Namun sayang, kini kerap kali ketika orang akan melangsungkan upacara pernikahan (resepsi) justru dimanfaatkan sebagai momen mengumpulkan kekayaan dengan mengundang sebanyak- banyaknya tamu.
Logikanya, lebih banyak tamu, lebih banyak pula pemasukan. Apa pun akan dilakukan agar tamu yang datang dari segala arah, termasuk dengan mencari tanggal yang tepat. Dari sini, logika kapital mulai berjalan. Sebenarnya tidak ada masalah untuk mencari hari yang cocok dengan kemaslahatan hari esokkarena itu merupakan kearifan lokal yang sudah berlaku berabad-abad dalam masyarakat Jawa.
Namun, ketika niat tersebut dibelokkan untuk mencari keuntungan materi, yang timbul kemudian adalah terkikisnya nuansa sakral yang seharusnya ada. Tradisi, dan bahkan agama, yang mulanya menyimpan kearifan lokal, hilang terganti oleh logika kapital. Untuk mencapai target tamu yang datang, undangan banyak disebar. Ke mana pun. Bukan hanya kepada sanak kerabat, handai tolan dan relasi, tetapi kepada orang yang belum pernah dikenal nan jauh berada di sana. Beberapa kali saya pribadi menjumpai hal demikian.
Para pejabat setempat, bahkan mungkin juga tidak luput dari sasaran undangan pernikahan gelap yang entah. Sebab, ia adalah publik figur, barangkali. Khusus untuk para nama-nama yang dianggap penting, dalam beberapa kasus, sebagaimana yang saya jumpai, ternyata mereka menjadi sasaran penting undangan, terutama kepada mereka yang sedang membangun citra atau sedang dalam masa kampanye.
Yang mengherankan lagi, meski nama-nama penting itu merasa tidak kenal, toh sebagian dari mereka sudi datang. Hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya. Dengan datang ke lokasi undangan, paling tidak mereka mendapatkan keuntungan berupa kepopuleran. Upacara pernikahansaya pikir juga acara seremonial lainnyakini disesaki dengan orang-orang yang penuh hasrat kapital.
Yang satu memperoleh keuntungan materi, satunya lagi popularitas. Sinyal negatif Lalu, apa soal memperbincangkan hal demikian? Dalam paradigma positivisme, gejala tersebut tidak akan dipermasalahkan, selama tidak mengganggu kemaslahatan umum. Namun, jika dilihat dalam konstruk pemikiran budaya, hal semacam itu jelas menunjukkan sinyal yang negatif.
Sebab, fenomena tersebut jelas telah menggeser nilai luhur budaya, berupa terjalinnya rasa persaudaraan saling membantu, bukan saling menguntungkan dalam arti positivistik. Jika relasi yang terbangun dalam budaya adalah hierarki persaudaraan-sosial-spiritual, maka relasi dalam nuansa kapital adalah hierarki keuntungan-pribadi- politik. Budaya kemudian tidak dimengerti dalam ikatan spiritual, tetapi lebih sebagai hubungan ekonomi.
Kita tidak menyalahkan secara mutlak apa yang diperbuat oleh saudara kita dalam kasus di atas. Sebab, mereka melaksanakan hal demikian juga dalam rangka memenuhi kemaslahatan hidup mereka, agar upacara yang diadakan tidak merugikan diri sendiri. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika ia, dalam suatu waktu, tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman yang pernah diberikan oleh para tamu undangan yang dulu pernah diundang, ketika ada upacara balasan. Hakikatnya, tradisi nyumbang adalah untuk membantu mengurangi beban biaya saat ada upacara keluarga digelar. Namun, nilai luhur semacam itu kini terganti oleh logika kapitalistik. Kini, orang menyumbang karena dua alasan.
Pertama, bangun jasa. Yaitu menyumbang dengan maksud agar yang disumbangkan itu menjadi tanggungan, yang kelak akan dikembalikan, kendati tidak ada akad. Kedua, balas jasa. Ini terjadi ketika sumbangan yang dimaksudkan itu dalam rangka timbal balik karena mungkin dulu pernah menyumbangnya. Ada kejadian yang ironis, ketika seseorang usai melaksanakan upacara pernikahan dengan sangat mewah dan dihadiri banyak tamu undangan, baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah, selang beberapa minggu kemudian, pasangan pengantin yang telah mendapatkan sumbangan begitu banyak itu tiba-tiba pindah ke daerah lain, ke luar kampung.
Kontan, karena logika kapital sudah mengakar dalam tradisi nyumbang, masyarakat sekitar merasa dikibuli. Harapan mereka agar sumbangan yang telah diberikan kepada pasangan itu kelak dikembalikan pupus akibat kepergiannya. Tentu hal ini meresahkan masyarakat. Inilah buah dari logika kapital yang telah menghilangkan nilai persaudaraan dalam upacara-upacara pernikahan dan sejenisnya. Kita sambut baik ketika ada fatwa ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan bahwa nyumbang bukan utang.
Ia adalah amal. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan barang sumbangan, kecuali tercatat dalam nota kesepakatan. Itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan keikhlasan yang kian luntur dari karakter masyarakat kita. Sulit memang mengubah orientasi masyarakat yang kadung kapitalistik dan individualistik. Jika menunggu campur tangan pemerintah untuk mengatur mekanisme nalar semacam itu, jelas akan menghabiskan energi, sebab ini adalah wilayah budaya, bukan wilayah politik, apalagi politik budaya.
Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memulai dari diri sendiri, memahami relasi positif yang seharusnya dijadikan pijakan dalam setiap kehidupan kita. Saya kemudian menjelaskan kepada kawan lama saya di atas tentang pentingnya nilai budaya sedikit banyak mengembalikan apa yang selama ini telah hilang dari budaya kita. Karena ia akhirnya memahami. []
[Forum, Kompas 13 Desember 2008]
0 komentar:
Posting Komentar